Alasan PPP Tolak Pilkada Langsung
PPP (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Penolakan terhadap Pilkada langsung
terus berdatangan. Kali ini disampaikan Partai Persatuan Pebangunan
(PPP) yang dengan tegas menolak pilkada langsung sejak 2012 saat
menggelar Mukernas II di Medan."Terkait pembahasan RUU Pilkada, perlu kami tegaskan bahwa pilihan politik PPP telah ditegaskan sebagai rekomendasi Mukernas II PPP di Medan, Januari 2012. Ada enam catatan kelemahan pilkada langsung yang karenanya PPP usulkan moratorium pilkada langsung dan kembali ke pilkada tak langsung," ujar Sekjen DPP PPP, M Romahurmuziy (Rommy), dalam keterangannya, Jumat (5/9/2014).
Dari enam memoratorium itu, pertama terkait dengan high cost politics, sehingga hanya calon bermodal besar yang eligible. Kedua, selama sembilan tahun pilkada langsung telah mengantarkan 292 atau 60 pertama kepala daerah bermasalah secara hukum. "Sedangkan sebelumnya, 60 tahun pilkada tak langsung, tidak banyak persoalan hukum berarti," kata Rommy.
Selain itu, pilkada langsung dinilai rawan munculkan nepotisme. Dari suami ke istri atau dari ayah ke anak dan seterusnya. Keempat, pilkada langsung rawan politik uang.
"Pilkada langsung juga rawan politik balas budi. Hanya desa-desa dengan kemenangan kepala daerah terpilih saja yang umumnya mendapat perhatian program pembangunan lebih. Padahal kepala daerah terpilih harus bekerja untuk seluruh rakyatnya," tegasnya.
Terakhir, kata Rommy, pilkada langsung rawan konflik horizontal, sebagaimana selama ini berlangsung.
"Karenanya, usulan pilkada tak langsung bukanlah hal baru, apalagi bukan karena koalisi merah putih. Alhamdulilah pada akhirnya banyak fraksi yang belakangan sejalan dengan pikiran PPP. Sila ke-4 Pancasila memang disediakan untuk demokrasi perwakilan. Karenanya pilkada tak langsung bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan pengejawantahan murni sila ke-4 Pancasila," pungkasnya.
(ded)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar